Medan,suaraindependen.id - Kalangan anggota MABMI (Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia) sudah tidak mempercayai lagi PB MABMI dipimpin Prof.OK Saidin dan PW MABMI Sumut dipimpin Zahir.
Alasannya adalah karena dalam menjalankan organisasi MABMI tidak lagi mematuhi AD,ART.
Sebagai contoh adalah penunjukan T.Syahmi Johan sebagai Ketua PD MABMI Medan tidak melalui Musyawarah Daerah (Musda). Padahal dalam AD/ART MABMI setiap pergantian Ketua atau kepengurusan harus terlebih dulu dilaksanakan Musda.
"Ini tidak ,hanya ditunjuk saja dan diterbitkan SK", kata Abdul Ghafur kepada media saat melakukan pertemuan dengan anggota PC MABMI Medan Barat, Senin (5/5/2025).
Menurut Gafur, pelantikan Syahmi Johan sebagai Ketua MABMI jelas tidak sah.Apapun alasan mereka sudah pasti tidak diakui oleh pemerintah Kota Medan dan khalayak pada umumnya.
Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Wali Kota Medan pasti meneliti prosesnya.Apakah sudah dilakukan Musda sebagaimana dalam ketentuan AD/ART.Jadi percuma saja Syahmi Johan dilantik, tegas Gafur didampingi
Pengurus PW MABMI Sumut Baldun Alkholidi, Sekretaris.Ok.Hafifuddin.wakil ketua. Jefry Ananta, Sabaruddin,dr.H.Effendi Sazly dan H.Munir.
Kata Gafur, tidak tertutup kemungkinan dilakukannya gugatan ke PTUN berkaitan pelantikan Syahmi Johan sebagai Ketua PD MABMI Medan.
Unsur atau materi gugatan sudah jelas karena sudah ada SK Pelantikan. "Jadi tunggu saja momennya", tegas Gafur dengan senyuman khasnya.
Gafur dan Badlun membeberkan pelanggaran AD/ART MABMI.Yakni, dilakukan deklarasi dukungan di Pilkada Batu Bara dimana secara resmi sebagai lembaga, PD MABMI Batu Bara mendukung Zahir sebagai calon Bupati Batu Bara.
"Ini jelas melanggar AD,ART karena dalam AD/ART secara tegas dilarang berpolitik praktis mendukung calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024 karena MABMI bersifat independen," tegas Gafur.
Pertanyaannya, kenapa Ketua Harian PB MABMI Syah Affandin "Ondim" tidak didukung sebagai calon Bupati Langkat di Pilkada 2204.
Tapi sepengetahuan kami Ondim tidak mau MABMI dirusak karena politik praktis melanggar AD/ART, ujar mantan sekretaris PD Mabmi Kota Medan tiga priode ini.
Pelanggaran juga dilakukan terhadap hasil Mubes MABMI Pekanbaru Riau.Saya tau persis ada jabatan unsur Ketua yang ditambah yakni yang dijabat Marwansyah mantan Ketua PD MABMI Labuhanbatu Utara.Padahal jabatan unsur Wakil Ketua dijabat Marwansyah itu tidak ada, tapi ditambah, kata Badlun yang mengaku saat Mubes Pekanbaru dia berada di Komisi Organisasi.
Menurut Gafur, organisasi MABMI dikelola secara amburadul sesuka hati melanggar AD,ART dan hasil Mubes.
Ini salah siapa. Jelas salah Ketua PB MABMI Prof.OK Saidin dan bersekongkol dengan Ketua PW MABMI Zahir.
Bukan disitu saja bahkan jelas2 PW MABMI membuat kesalan Fatal ketika membuat surat edaran kepada PD MABMI se sumatera Utara untuk tidak menghadiri Mubeslub MABMI bahkan tidak mendukung OK Saidin menjadi ketua Umum karena melanggar PO tidak pernah menjadi Pengurus MABMI baik ditingkat PD, PW bahkan PB MABMI sebelumnya, mungkin karena ketakutan itu lah mereka biarkan PW MABMI walaupun pada dasarnya Melanggar AD/ART dibuktikan dengan dihadiri oleh Ketua umum dan Sekjen dan pengurus PB MABMI lain dalam rangka Pelantikan PD MABMI Batubara.
Tapi pada acara tersebut selain pelantikan ada acara besar Dukungan kepada calon Bupati Batubara yg tdk lain adalah ketua PW MABMI sumut yaitu OK Zahir M.Ap dan PW MABMI sumut pengdeklarasian T.Edy Ramayadi sebagai Gubernur Sumut karena sama2 didukung oleh partai yg sama dan kedua duanya kalah.
Seharusnya PB MABMI menegakkan AD/ART tentang penunjukan Ketua PD MABMI Medan yang tidak melalui 8.
Bila PW MABMI Sumut yang diketuai Zahir menerbitkan SK PD MABMI Medan tanpa melalui Musda, mestinya Ketua PB MABMI OK Saidin tidak membiarkan SK itu terbit.
OK Saidin itu ahli hukum, kenapa dia tidak menegakkan hukum atau AD/ART MABMI. Jadinya, MABMI ini menjadi lawak-lawak,kata Badlun.**
.