TARAKAN, Suaraperjuangan.co.id - Pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan 30 anggota DPRD Pelantikan Kota Tarakan Periode 2024 – 2029 di Aula Serba Guna Pemerintah Kota Tarakan, Kalimantan Utara diwarnai unjuk rasa ratusan mahasiswa dari lintas Perguruan Tinggi Tarakan, Jum’at (23/8-2-24) kemarin.
Para mahasiswa berharap, kinerja anggota DPRD yang dilantik hari ini berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat sesuai sumpah jabatan sebagai wakil rakyat.
Namun, saat mahasiswa bergerak menuju Kantor Walikota Tarakan sekitar 200 meter dari Kantor Walikota Tarakan atau tepatnya di perempatan Jln Kalimantan, depan eks bangunan Hotel Elmi mereka dihadang barikade ratusan polisi, Brimob dan Satpol PP. Tidak hanya barikade aparat, Polres Tarakan juga menyiapkan water cannon membuat mahasiswa tidak berhasil mendekat.
Mahasiswa yang berusaha menerobos barikade polisi mendapat perlawanan dan bentrokanpun tak dapat dielakkan. Puluhan mahasiswa mendapat perlakuan kasar mengalami perdarahan pada kepala, dahi, mulut, dada, dan jari. Sementara 5 (lima) orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Ini, diduga akibat tindakan brutal dari aparat kepolisian.
Beberapa orang mahasiswa kepada Suaraperjuangan.coid mengatakan, tujuan mereka mendatangi anggota DPRD Tarakan untuk mengucapkan selamat sekaligus menyampaikan 2 (dua) issu penting, issu nasional dan issu lokal.
Kedua issu tersebut, terang Koordinator Lapangan BEM Universitas Borneo Tarakan Muammar, didampingi Benediktus Muda perwakilan Fakultas Teknik dan Refaldi, perwakilan Fakultas Pertanian sangat relefan dengan acara hari itu sebelum mereka lupa terhadap sumpah/ janji yang diucapkan saat pelantikan.
Terhadap issu nasional misalnya, mahasiswa meminta agar DPRD Tarakan menyatakan sikap untuk mematuhi Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXI/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXI/2024 tanggal 20 Agustus 2024.
Sementara issu lokal yang tak kalah pentingnya, mahasiswa dari semua lintas Perguruan Tinggi Tarakan mendesak DPRD Tarakan dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik untuk mengedepankan, menjunjung tinggi dan menjalankan pelayanan masyarakat.
“Kami meminta DPRD Tarakan periode 2024 – 2029 berkomitmen berpihak kepada rakyat serta menjalankan tugasnya sesuai sumpah yang mereka ucapkan barusan. Jangan seperti DPRD yang lalu, kami tidak melihat apa hasil kinerjanya untuk Tarakan selama lima tahun mereka mengabdi,” kata Muammar.
Terhadap Issu lokal dimaksud, nasib sekitar 6.000 orang petani rumput laut yang berada di sepanjang pantai dari Tanjung Pasir Kelurahan Mamburungan Timur, Tarakan Timur, Pantai Amal, Bina Lantung, Andulung, hingga Sungai Maya, Kelurahan Juwata Laut, Tarakan Utara.
“Dari tahun ke tahun mereka mengeluh terhadap gagal panen akibat pencemaran lingkungan dari pembuangan limbah beberapa Perusahaan yang ada di Tarakan serta harga rumput laut yang tidak pernah stabil. Apakah jeritan masyarakat tidak pernah sampai ke telinga para wakil rakyat selama lima tahun ini,” kata Refaldi mahasiswa Pertanian.
Berbagai issu lokal yang selama ini mendapat pembiaran. Mahasiswa meminta, sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat mestinya DPRD Kota Tarakan punya kepedulian terhadap masalah masalah sosial seperti eksploitasi anak, pengelolaan sampah, nasib petani tambak akibat pencemaran limbah Batubara dari ponton memuat ke atas kapal.
“Masyarakat berharap DPRD Tarakan periode 2024 – 2029 memiliki integritas dan kepedulian terhadap issu issu lokal terutama masalah pencemaran lingkungan yang selama ini adanya pembiaran terhadap Perusahaan industri kayu, ikan, ubur-ubur, dan Perusahaan industri kertas yang sedang tahap Pembangunan sekarang,” kata Benediktus Muda dari BEM Fakultas Tehnik UBT Tarakan.
Terhalangnya penyampaian aspirasi mahasiswa dari berbagai elemen kampus di Tarakan yang terhimpun dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi terhadap cara pengamanan aparat kepolisian Polres Tarakan serta keengganan anggota DPRD Tarakan menemui mahasiswa sangat disesalkan.( slpohan)